AFTERMARKETPLUS.id - Seperti diketahui, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan listrik dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhitung sejak 15 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024.

Insentif pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Namun, insentif ini hanya berlaku untuk kendaraan murni listrik. Untuk kendaraan jenis Hybrid atau sejenis semi listrik lainnya, tidak mendapatkan fasilitas insentif pajak ini.

Lalu, bagaimana nasib Mitsubishi Outlander PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicle) yang tidak mendapatkan insentif ini karena bukan kendaraan full electric?.

Menanggapi hal itu, pereli Indonesia sekaligus Brand Ambassador Mitsubishi Motors, Rifat Sungkar mengatakan, Mitsubishi merupakan salah satu produsen mobil yang sangat memerhatikan akan perubahan teknologi. Maka, Outlander PHEV masuk Indonesia sebagai langkah awal perubahan dari combustion engine ke electric engine.

Harapannya, lanjut Rifat, ketika Outlander PHEV diperkenalkan, pemerintah bisa menjawab dengan memberikan insentif pajak kendaraan sekian persen.

"Tapi ternyata PHEV masih dianggap kendaraan bermesin bensin, karena ada knalpotnya, dan memang regulasi berpihak kepada mobil baterai 100 persen," katanya di Surabaya, Jawa Timur (3/2).

Padahal, menurutnya, Outlander PHEV sangat terkenal di Jepang karena sangat berguna dalam keadaan genting seperti bencana alam. Sebab, baterainya diklaim bisa digunakan untuk mengalirkan listrik ke jaringan rumah.

Meski begitu, dirinya tetap menerima aturan tersebut, dan mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan Mitsubishi akan membawa kendaraan murni listrik untuk dibawa ke Indonesia.

"Insya Allah kami akan punya mobil baterai lagi, karena kemarin di Tokyo Motor Show mobil itu sudah ada, mungkin realisasinya beberapa tahun mendatang," tutupnya.

[MNR]

#Rifat Sungkar #Outlander PHEV