Ini Alasan Pemerintah Mengapa Bebas Kendaraan ODOL Ditunda Hingga 2023 Mendatang

AFTERMARKETPLUS.id – Meski pemerintah telah mengupayakan penerapan angkutan barang dengan kelebihan bermuatan dan dimensi (Over Dimension Over Loading/ODOL), namun pencapaian bebasnya kendaraan ODOL di Indonesia 2020 harus ditunda.

Mohamad Risal Wasal, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan mengatakan di acara ‘Bincang Bersama Kemenhub’ yang digelar Isuzu (7/3) bahwa penundaan tersebut telah disepakati oleh beberapa Kementerian terkait dengan berbagai pertimbangan.

“Yang pertama, pekerjaan bebasnya kendaraan ODOL itu tidak magic ya. Begitu juga target sekarang 2023, tidak akan terealisasi jika tidak dimulai penerapan secara bertahap. Jadi saat ini harus ditunda karena dikhawatirkan justru tidak menyelesaikan,” ujar Risal kepada aftermarketplus.id.

Risal juga mengungkapkan, jika pelaksanaan bebas kendaran ODOL dipaksakan untuk diterapkan pada tahun ini maka akan menurunkan daya saing industri nasional. Selain itu, infrastruktur jalan belum siap sesuai dengan target dari pemerintah.

Dampak lainnya adalah akan terjadi penambahan kendaraan barang yang mengakibatkan meningkatnya volume kemacetan. Selain itu, kebutuhan bahan bakar juga meningkat. Tentunya, akan berdampak pada peningkatan biaya logistik.

Untuk mengatasi hal tersebut, Risal berujar bahwa telah banyak hal yang dilakukan pemerintah sejak diluncurkan kebijakan Zero ODOL 2017 lalu.

Mulai dari mereview regulasi, melakukan sosialisasi pelarangan kendaraan ODOL masuk ruas jalan tol secara bertahap, hingga berjasama dengan Lembaga hukum untuk menindak pelanggaran kendaraan yang bermuatan dan dimensi yang tidak sesuai aturan.

“Peningkatkan layanan KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor) juga telah diterapkan pada 2019 lalu dengan sistem digital ‘BLUe’. Sehingga tidak ada lagi pemalsuan dokumen dengan buku dan bisa lebih efisien,” pungkasnya.

Lebih lanjut, mantan Direktur Keselamatan Perkretaapian ini menjelaskan terdapat dua sertifikasi tanda lulus uji dari system ‘BLUe’ yakni sua stiker hologram dengna QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC.

Sedangkan untuk biayanya, pemerintah hanya memberatkan sebesar Rp 25 ribu berlaku selama satu tahun.

[Sigit Akbar]